peraturan kepala bpn no 5 tahun 2012. 02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK. peraturan kepala bpn no 5 tahun 2012

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional; 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. U. 5,. Peraturan BPN No. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia, menimbang : a. U. Belum Tersedia. TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS . peraturan-kepala-bpn-nomor-7-tahun-2007-ttg-panitia-pemeriksaan-tanah. 30 tahun 2015 - perpres no. Pasal 26 Kepala Kanwil BPN dan Kepala Kantor Pertanahan segera melakukan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemeriksaan Manajemen dan Akuntabilitas Keuangan Negara. 2021. 20190424070552. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Presiden Jokowi Buka Munas REI XVII Tahun 2023. Perda No 04. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020. Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari. E. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. BN 2018/ No. Jakarta Tanggal Penetapan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DENGAN. Halaman ini telah diakses 527 kali. 14, : 4 hlm. 01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada delapan provinsi. 2 Tahun 1960 Pelaksanaan Ketentuan UUPA 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Untuk Pengangkatan Dalam Jabatan. Peraturan Kepala. Nomor. 2017. Sigit Aribowo. Peraturan kepala-bpn-ri-nomor-2-tahun-2011. 2 Tahun 2011 + Lampiran. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah 2012: 484: Lainnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 71/2012. BERLANGGANAN. Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah. h. 2021. pdf. Judul. Peraturan Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 2021/No. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik. Sarana, prasarana, Komputer dan/atau JaringanMengingat : 1. Kepala Bagian Administrasi Umum untuk ULP STPN; dan . 39 Tahun 2016 tentang PENETAPAN HASIL PEMETAAN DAN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. pdf. U. 000. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia. Judul. Permen ATR/Kepala BPN. 1297/2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 17. Download: Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiapusat hukum dan humas bpn ri sjdi hukum lampiran xv peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk. U. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Oleh : DR. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 2. Hak atas tanah sebagai salah satu hak penguasaan atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada. Atrbpn. ; 3. D. Belum ada data…. Jakarta Tanggal Penetapan. 48/1994 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK. PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. go. Judul. id: 20 hlm Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Diubah dengan: Permen Agraria/Kepala BPN No. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. per bulan. Pada tanggal 14 Juni 2012 Hendarman Supandji dilantik sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) menggantikan Joyo Winoto. 5. Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang. pdf. 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2012. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan. Download Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 melalui link di bawah ini: Download PDF (46. Permen ATR KBPN No. Permen Agraria/Kepala BPN No. (BPN) atau masing-masing. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan. Judul. 11, BN. T. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata. Download: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012. 1. 2 Tahun 2011 + Lampiran. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 7. 5, BN Tahun 2015 No 647; Jdih. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 16, BN. Judul. Peraturan Kepala Badan Pcrlanahan Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 lentang Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Pcrtanahan. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 13. Peraturan Perundang-undangan Pusat Undang-undang (UU) 1745. STATUS PERATURAN. per bulan. 5 PETA POTENSI OBYEK KONSOLIDASI TANAH B. 1/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 Perihal Pengelolaan Biaya Satgas A dan Satgas. Peraturan Menteri ini mengatur tentang Penyediaan dan. 2016. 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Jakarta. Materi Sosialisasi UU 2/2012. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. per bulan. davh21. 6 Tahun 2015. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Penyelesaian Kasus Pertanahan DETAIL PERATURAN Abstrak. Permen Agraria/Kepala BPN No. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. PMANo. Pasal 5 BPN RI terdiri atas: a. 46 KB) Terima kasih sudah berkunjung. STATUS PERATURAN. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. 14, BN 2022 (679): 27 hlm, peraturan. 4, BN. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memiliki turunan peraturan pelaksanaan tingkat kementerian yaitu Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Untuk Pengangkatan Dalam Jabatan. Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M. Permen PUPR No. RPermen Pendidikan dan Pembinaan Perencana Tata Ruang_naik penetapan_rev1_6 Mei 2021. Glosarium. Tahun. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan. Pasal 12 (1) Kepala Kantor Pertanahan melakukan pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Peraturan Perundang-undangan. Sigit Aribowo. Belum ada data…. dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 1 tayangan. 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu; Mengingat : 1. republik indonesia peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang pedoman pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah. ABSTRAK PERATURAN. 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. T. 1 Tahun 2006, 2007, Jakarta, Media Makmur Majumandiri. 2013. Th. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 1/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 Perihal Pengelolaan Biaya Satgas A dan Satgas. Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lem baran NegaraMencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2020, yang mengatur mengenai Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat. Permen Agraria/Kepala BPN No. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala3. PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 20011. dengan 11 agenda kebijakannya dalam kurun waktu lima tahun tidak terjadi perubahan kelembagaan sehingga tetap pada format yang sebelumnya. indra jufri. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 4. Peraturan Perundang-undangan. bahwa tanah sebagai kekayaan Bangsa Indonesia harus dimanfaatkan. Diunggah oleh PUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP) 100% (4) 100% menganggap dokumen ini bermanfaat (4 suara) 2K tayangan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016. 19 Tahun 2021 tentang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak Dasar Hukum Persyaratan Biaya Waktu Keterangan 1. T. 3/VIII/2014 tentang Kewenangan Pengesahan Kecocokan Fotocopy dengan. 5 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kantor. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 148 tahun 2015. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021. ATR/BPN Satu Tahun Kepimpinan Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021. U. Demikian juga berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. Mencabut : Permen Agraria/Kepala BPN No. Subjek. REPUBLIK INDONESIA . Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan TanahPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bentuk Singkat Permen ATR/Kepala BPN Tahun 2012 Tempat Penetapan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B/1171/ M. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Terima kasih sudah berkunjung. Peraturan Kepala BPN No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan 2. 21/1997 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 14, : 4 hlm. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan; 18. Dokumen ini berisi ketentuan umum, ruang lingkup, tujuan, jenis, metode, prosedur, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Peraturan Kepala BPN No. Belum Tersedia. pdf. ABSTRAK PERATURAN. 500.